UMR Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen: Angka Resmi dan Hitungannya

Tahun 2026 adalah tahun pertama upah minimum dihitung dengan aturan pengupahan yang benar-benar baru. Formula lama diganti, rentang indeksnya dilebarkan, dan hasilnya kenaikan 6,17 persen untuk Jakarta. Artikel ini membedah angka resminya, cara hitungannya sampai ketemu Rp5.729.876, upah sektoral yang nilainya lebih tinggi, dan artinya buat kamu yang sedang bekerja atau mencari kerja di Jakarta.

Angka resmi UMP DKI Jakarta 2026

Angka Rp5.729.876 tertulis di naskah keputusan gubernur yang naskah aslinya terbuka untuk publik di situs JDIH Provinsi DKI Jakarta. Keputusan itu ditetapkan Gubernur Pramono Anung pada 23 Desember 2025 dan diumumkan di Balai Kota sehari kemudian.

Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp5.729.876,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).- Diktum KESATU Kepgub DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025

Formula baru PP 49/2025: dari mana angka 6,17 persen

Kenaikan 2026 dihitung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, yang terbit 17 Desember 2025 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas aturan pengupahan UU Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan rumusnya seperti ini:

Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dikutip ANTARA News

Alfa adalah indeks yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi alfa yang disepakati, semakin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang masuk ke kenaikan upah. Di aturan sebelumnya, PP 51/2023, rentang alfa hanya 0,10 sampai 0,30; PP 49/2025 melebarkannya menjadi 0,5 sampai 0,9, sehingga ruang kenaikannya jauh lebih besar.

Untuk Jakarta, rapat Dewan Pengupahan yang beranggotakan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha menyepakati alfa 0,75. Gubernur Pramono Anung menyebut hasil hitungan ini memastikan kenaikan UMP berada di atas inflasi Jakarta.

Bagaimana hitungannya bekerja di angka

Formula itu bukan sekadar teori; hasil akhirnya bisa kamu telusuri mundur dari dua dokumen resmi. UMP 2025 sebesar Rp5.396.761 ditambah kenaikan Rp333.115 menghasilkan tepat Rp5.729.876 yang tertulis di Kepgub 1142/2025. Kalau selisih itu dibagi angka lama, ketemu 6,17 persen, persis seperti yang diumumkan gubernur.

Angka 6,17 persen sendiri adalah hasil menjumlahkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang sudah dikalikan alfa 0,75. Naskah Kepgub tidak merinci angka inflasi dan pertumbuhan yang dipakai di dalam diktumnya; yang dipastikan pemerintah provinsi dalam pengumumannya adalah hasil akhirnya berada di atas inflasi Jakarta, sehingga daya beli penerima upah minimum tidak tergerus.

Kronologi penetapan UMP 2026

1. 17 Desember 2025: pemerintah pusat menerbitkan PP 49/2025 yang memuat formula baru kenaikan upah minimum.
2. Pekan ketiga Desember 2025: Dewan Pengupahan Provinsi Jakarta membahas nilai alfa; serikat pekerja mendorong angka yang lebih tinggi, pengusaha menahan di angka bawah, dan disepakati alfa 0,75.
3. 23 Desember 2025: Gubernur Pramono Anung menandatangani Kepgub Nomor 1142 Tahun 2025.
4. 24 Desember 2025: angka Rp5.729.876 diumumkan di Balai Kota.
5. 1 Januari 2026: UMP baru mulai berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.

Angka final ini adalah kompromi. Sebagian serikat pekerja menilai kenaikannya masih di bawah tuntutan mereka yang mengacu pada kebutuhan hidup layak, sementara asosiasi pengusaha menilai alfa 0,75 sudah berat di tengah kondisi usaha. Posisi tengah itulah yang diteken gubernur.

UMSP 2026: tujuh sektor dengan upah minimum lebih tinggi

Selain UMP, Pemprov DKI juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 lewat Kepgub Nomor 33 Tahun 2026 untuk tujuh sektor: industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Kalau kamu bekerja di sektor-sektor ini, batas bawah upahmu bukan UMP, melainkan UMSP yang nilainya lebih tinggi.

Perhatikan bahwa seluruh nilai UMSP berada di atas UMP. Itu memang prinsipnya: upah sektoral menghargai sektor yang menuntut keterampilan atau risiko lebih, sehingga tidak boleh lebih rendah dari batas umum provinsi.

Yang perlu kamu lakukan kalau bekerja di salah satu sektor itu: cek apakah bidang usaha perusahaanmu, sesuai klasifikasinya, termasuk subsektor yang disebut dalam lampiran Kepgub 33/2026. Kalau ya, bandingkan slip gajimu dengan nilai UMSP subsektor tersebut, bukan dengan UMP. Karyawan bank, misalnya, tidak cukup dibayar Rp5.729.876 kalau banknya beraset di atas Rp1 triliun; batas bawahnya Rp5.872.985.

Siapa yang dicakup UMP 2026

Diktum-diktum Kepgub 1142/2025 menjawab pertanyaan yang paling sering muncul soal siapa berhak apa:

• Pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun: UMP Rp5.729.876 adalah batas bawah upah bulananmu.
• Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih: perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman upahmu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
• Yang gajinya sudah di atas UMP: pengusaha dilarang menurunkan upahmu dengan alasan penyesuaian UMP baru.
• Pelanggar ketentuan di atas: dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan diktum KEENAM.

Ketentuan itu berlaku untuk karyawan tetap maupun kontrak, termasuk selama masa percobaan, karena UU Ketenagakerjaan melarang membayar di bawah upah minimum pada masa percobaan. Pekerja lepas dan mitra aplikasi tidak otomatis tercakup karena hubungan hukumnya bukan hubungan kerja formal.

Kepgub 2026 juga memuat satu ketentuan yang jarang dibahas: diktum KETUJUH memberi pekerja ber-KTP DKI Jakarta dengan gaji sampai 1,15 kali UMP (sekitar Rp6,59 juta) kebijakan bantuan dari Pemprov berupa layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan, tanpa dibatasi masa kerja. Jadi manfaat penetapan ini tidak berhenti di angka upah saja.

Jakarta vs Bodetabek dan Karawang pada 2026

Sama seperti tahun sebelumnya, UMP Jakarta 2026 bukan yang tertinggi di kawasan sekitarnya. Tiga daerah industri penyangga masih di atasnya.

Wilayah Tangerang Raya tidak kami tampilkan karena naskah keputusan gubernur Banten tidak tersedia untuk diverifikasi langsung ke dokumen resminya. Perbandingan provinsi dan kota lain se-Indonesia bisa kamu jelajahi lewat Peta Upah dan halaman UMR per daerah.

Tren UMP Jakarta lima tahun terakhir

Rata-rata kenaikan empat tahun terakhir sekitar 5,4 persen per tahun. Dua tahun berturut-turut sekarang kenaikannya di atas 6 persen, jauh dari era formula PP 51/2023 yang menghasilkan kenaikan sekitar 3,4 persen pada 2024. Riwayat lengkap beserta konteks tiap tahunnya kami bahas di UMR Jakarta 2025.

Untuk 2027, prosesnya kemungkinan besar mengulang pola yang sama: pembahasan Dewan Pengupahan menjelang akhir tahun, pengumuman sekitar November atau Desember, lalu berlaku 1 Januari. Tapi tiga tahun terakhir membuktikan aturannya sendiri bisa berganti di menit akhir, jadi jangan mengunci ekspektasi kenaikan sebelum keputusan gubernurnya terbit. Kami akan memperbarui halaman data begitu naskah resminya tersedia.

Arti angka ini untuk gaji dan tawaran kerja

Pertama, Rp5.729.876 adalah angka sebelum potongan. Iuran BPJS dan pajak penghasilan akan mengurangi uang yang benar-benar kamu terima, jadi hitung dulu perkiraan bersihnya lewat kalkulator gaji bersih sebelum menilai sebuah tawaran.

Kedua, UMP adalah lantai, bukan target. Untuk posisi yang menuntut pengalaman atau keahlian khusus, wajar meminta angka di atas UMP, apalagi kalau sektormu termasuk yang punya UMSP. Cara merumuskan angka permintaan yang bisa dipertanggungjawabkan ada di gaji yang diharapkan. Ketiga, kalau kamu dibayar di bawah Rp5.729.876 sebagai karyawan dengan masa kerja di bawah setahun, itu pelanggaran hukum: Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja melarangnya, dan Pasal 185 mengancam pelanggarnya dengan pidana 1 sampai 4 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta. Kumpulkan bukti, sampaikan keberatan tertulis, lalu adukan ke Dinas Tenaga Kerja DKI atau lewat bantuan.kemnaker.go.id kalau tidak digubris.